Jatah BBM Cuma 40 Juta KL, Daerah Harus Adil

VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menjelaskan, pemerintah hanya memiliki kuota bahan bakar minyak bersubsidi 40 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Karenannya, guna mencukupi kebutuhan nasional, kuota tersebut harus dibagi secara adil di setiap daerah.

Karena itu, menurut Jero, seluruh elemen pemerintahaan termasuk petinggi-petinggi daerah harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah itu. "BBM 40 juta kl harus bersama-sama mengawasi," kata Jero di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 10 Mei 2012.

Jero menegaskan, pengawasan penggunaan BBM harus terus diperketat, meskipun pemerintah memiliki kewenangan mengajukan penambahan kuota BBM.  "Kalau habis ya saya bicara dengan DPR. Daerah kan bagian dari pusat juga," katanya.

Sebelumnya sejumlah daerah mengaku kekurangan kuota. Bahkan Gubernur Jawa Tengah sempat meminta tambahan kuota kepada pemerintah pusat, namun tak digubris.

Catatan PT Pertamina, BUMN penyalur BBM bersubsidi, hingga akhir April, realisasi penyaluran BBM rakyat miskin ini ternyata sudah 14,1 juta kiloliter atau 7,4 persen di atas kuota.

Semula, PT Pertamina mengungkapkan alokasi kuota penyaluran BBM bersubsidi selama empat bulan pertama 2012 sebanyak 13,2 juta kl dan 40 juta kl pada tahun ini.

"Jika dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama tahun lalu, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan di atas 10 persen,” kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina, Mochamad Harun, dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Mei.

Pertamina melaporkan, dari 33 provinsi di Tanah Air, sebanyak 23 provinsi telah mengalami kelebihan kuota dengan rata-rata realisasi penyaluran mencapai 107 persen.

Bahkan di daerah-daerah yang memiliki kuota BBM bersubsidi terbesar, Pertamina mencatat realisasi penyaluran rata-rata mencapai 113,2 persen atau 13,2 persen lebih banyak. Daerah itu adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.