Dahlan Tak Senang Soal Larangan BBM Subsidi

VIVAnews - Kendati berada di jajaran pemerintahan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menilai kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kebijakan yang tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.

Mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini mengaku tidak suka dengan cara imbauan. Ia lebih suka tindakan tegas, misalnya dengan langsung dilakukan penangkapan.

"Saya tak senang hanya imbauan-imbauan yang pemerintah berikan, mana actions? Kalau seperti itu, lebih baik tangkap-tangkap saja bila memang melanggar," kata Dahlan usai seminar Young Entrepreneur Association di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Senin 4 Juni 2012.

Saat ditanya berapa banyak jumlah kendaraan dinas yang dimiliki BUMN, Dahlan mengatakan, saat ini BUMN hampir tidak punya kendaraan dinas. Sebagian besar kendaraan operasional yang digunakan perusahaan pemerintah merupakan mobil sewaan. 

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program pembatasan BBM bersubsidi mulai Jumat, 1 Juni 2012. Dalam aturan itu, mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD dilarang membeli BBM bersubsidi. Tujuannya, untuk meredam lonjakan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak terlalu jauh melampaui kuota 40 juta kiloliter.

PT Pertamina sebagai operator dalam kebijakan pelarangan konsumsi BBM bersubsidi kepada kendaraan pelat merah, mengklaim konsumsi BBM jenis Pertamax naik 4 persen. 

Kenaikan tersebut terjadi mulai Jumat hingga Minggu kemarin atau sejak kebijakan pelarangan diberlakukan pemerintah. (art)