WAWANCARA KHUSUS

Gubernur BI Terpilih, Agus Martowardojo

"Jika Tersangka Hambalang, Saya Mundur dari Gubernur BI"

Nama Agus disebut-sebut dalam audit investigasi Hambalang oleh BPK.

ddd
Minggu, 31 Maret 2013, 21:14 Arinto Tri Wibowo, R. Jihad Akbar
Agus Martowardojo.
Agus Martowardojo. (VIVAnews/Adri Irianto)

VIVAnews - Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sepertinya harus bersabar. Butuh waktu lama baginya untuk menjadi orang nomor satu di Bank Indonesia (BI).

Pada 2008, Agus Martowardojo dan Raden Pardede pernah dicalonkan Presiden sebagai Gubernur BI. Saat itu, Agus meraih 21 suara anggota Komisi Perbankan dan Keuangan DPR itu. Namun, opsi ketiga dibuka. Anggota Dewan bisa tidak memilih keduanya. Opsi itu yang akhirnya banyak dipilih.

Kini, setelah lima tahun, Agus kembali dicalonkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia diajukan sebagai calon tunggal Gubernur BI.

Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, Komisi XI DPR akhirnya meloloskan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI terpilih periode 2013-2018. Agus yang saat ini masih menjabat Menteri Keuangan itu akan menggantikan Darmin Nasution yang habis masa jabatan pada Mei mendatang.

Melalui mekanisme voting pada Selasa malam, 26 Maret 2013, dari 54 anggota Komisi XI DPR, 46 anggota setuju dan 7 anggota menolak. Sementara itu, satu anggota DPR memilih abstain.

Agus Martowardojo sudah lama berkecimpung di pasar keuangan Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Mei 2010.

Sebelum menjadi Menkeu, Agus adalah Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, menggantikan ECW Neloe. Lahir di Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956, karier Agus memang beragam, meski masih di sektor yang sama, yaitu pasar keuangan.

Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus pada 1984. Agus menyelesaikan kursus perbankan, manajemen, dan kepemimpinan di banyak institusi dalam dan luar negeri. Di antaranya Banking and Management Courses State University of New York, Stanford University, dan Institute of Banking and Finance, Singapura.

Belakangan, nama Agus Martowardojo sempat disebut-sebut dalam audit investigasi Hambalang. Ia diduga terkait kasus itu dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dan penyusunan anggaran proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang.

Untuk mengetahui lebih dalam rencana Agus Martowardojo memimpin Bank Indonesia ke depan, VIVAnews mewawancarai Menkeu RI itu dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya:

Komisi XI DPR meloloskan Anda sebagai Gubernur BI terpilih. Tanggapan Anda?

Saya bersyukur bahwa Komisi XI DPR telah membahas dan menyelesaikan fit and proper test dengan baik. Artinya, penugasan yang diberikan Presiden kepada saya telah dilengkapi oleh DPR.

Saya akan lebih mempersiapkan diri untuk memperoleh penugasan baru sebagai Gubernur BI. Proses fit and proper test telah dilakukan secara transparan. Pembahasannya juga dilakukan dengan alot, tetapi kredibel.

Jadi, itu akan membuat lembaga sekelas BI, termasuk pimpinan yang nanti ditugaskan untuk meneruskan periode kepemimpinan Pak Darmin (Gubernur BI, Darmin Nasution) memperoleh legitimasi yang baik. Jadi, saya menyambut baik.

Apa prioritas utama Anda saat mulai bekerja di Bank Indonesia?

Terkait dengan prioritas, tentu yang utama adalah saya akan hadir di Bank Indonesia dan bertemu serta berkomunikasi dengan seluruh pegawai BI. Mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh jajarannya, untuk mempersiapkan penugasan saya.

Bila telah berkomunikasi dengan seluruh jajaran di BI, tentu secara tugas dan fungsi, saya akan mulai menjalankan pekerjaan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Hal itu akan tercermin dari stabilisasi harga dan nilai tukar rupiah. Ini adalah tugas utama BI.

Pengawasan perbankan akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bagaimana koordinasi dengan BI?

Salah satu tugas BI adalah meyakinkan terjaganya stabilisasi sistem keuangan di Indonesia dengan berkoordinasi baik dengan Kementerian Keuangan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan juga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Saya juga akan menyiapkan organisasi BI, sehubungan dengan komitmen untuk pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK itu.

BI akan terus berkoordinasi dengan OJK, sehingga pelaksanaan pengawasan makro dan mikro prudensial dapat berjalan dengan harmonis dan baik. OJK akan lebih mengawasi aspek mikro prudensial, sedangkan BI untuk makro prudensial.

Namun, kami tetap meyakini bahwa makro maupun mikro prudensial itu tidak bisa betul-betul dipisahkan. Karena perlu ada sinergi, di mana implementasi pengawasan mikro dan makro itu perlu dilakukan dengan baik.

Inflasi tahun ini akan mendapatkan banyak tantangan. Apa yang akan Anda lakukan?

Inflasi adalah salah satu yang perlu disikapi, khususnya ketika kita melihat dua bulan pertama tahun ini, tingkat inflasi cukup tinggi. Bahkan, ketika dibandingkan lima tahun terakhir pada Januari dan Februari. Oleh karena itu, koordinasi antara BI sebagai pengelola moneter dan Kemenkeu di bidang fiskal, serta sektor riil perlu dilakukan.

Fokus kita harus diberikan pada harga pangan, volatile food. Core inflation terkendali dengan baik, namun volatile food mesti dikelola dengan baik. Perlu ada penyikapan-penyikapan untuk meyakinkan tersedianya pangan di Indonesia.

Belajar dari pengalaman, posisi Gubernur BI cukup "rawan". Apalagi menjelang Pemilu 2014, menurut Anda?

Dalam menjalankan tugas negara tidak perlu takut. Karena bertugas menjalankan amanat. Saya ingin sampaikan, setiap saya bertugas di suatu institusi, selalu menjalankan sesuai aturan. Jadi, kalau nanti khawatir diintervensi, dengan rendah hati akan saya sampaikan, saya bekerja dengan profesional.

Apakah Anda merasa berat meninggalkan Kementerian Keuangan? 

Selama 30 tahun bekerja, masalah integritas dan profesionalisme saya pegang teguh. Di Kemenkeu, tugas pokok dan fungsinya adalah pengelolaan keuangan, mengingat pelaksanaan pertanggungjawaban dan penarikan anggaran itu ada di kementerian dan lembaga.

Saya berharap, semua memiliki komitmen untuk bekerja lebih baik dan bersih serta berkualitas untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Tetapi, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi melanggar hukum.

Ambisi yang belum terpenuhi di Kementerian Keuangan?

Kami bangga, dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan. Laporan keuangan kami untuk 2011 membaik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Tahun lalu, kami bahkan bisa meningkat. Laporan kinerja memperoleh peringkat A. Saya lihat, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan dan juga kinerja. Itu harus kami capai.

Tapi, tantangan bersama itu adalah laporan keuangan pemerintah pusat. Karena untuk bisa dinaikkan dari status wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian juga tergantung pada kementerian dan lembaga yang lain.

Upaya Anda untuk menghadapi tantangan itu?

Kami mohon untuk bisa bersinergi dengan mitra-mitra di kementerian dan lembaga yang lain. Kita masih ada waktu dari sekarang sampai Mei untuk meningkatkan status laporan keuangan pemerintah pusat dari opini wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Jadi, jangan putus asa. Mari kita bersinergi, berkoordinasi.

Apakah ini juga terkait dengan kepercayaan dunia terhadap RI?

Kepercayaan itu penting sekali. Salah satu bentuk kepercayaan tersebut adalah bahwa laporan keuangan kita berkualitas, sehingga dianggap profesional. Kalau bisa memenuhi apa yang kita janjikan, apa yang ditargetkan, itu adalah bentuk komitmen dari setiap sikap profesional.

Kasus Hambalang sempat menyebut nama Anda. Tanggapan Anda?

Kalau ada yang menyebut terkait kasus Hambalang, saya katakan bahwa itu sama sekali tidak menjadi masalah. Dan itu saya sampaikan dalam bentuk komitmen. Kalau sampai proses hukum yang lebih tinggi, dan saya dijadikan tersangka, saya akan mengundurkan diri dari gubernur BI.

Pengganti Anda di Kemenkeu?

Saya belum tahu figur yang akan menggantikan saya. Tentu yang mengetahui adalah Bapak Presiden. Namun, saya sudah mendapatkan penjelasan dari Presiden bahwa beliau akan memilih dengan sangat hati-hati. Saya meyakini bahwa Presiden akan memilih yang terbaik untuk negara. Untuk itu, saya percaya, Presiden SBY akan melakukan itu dalam waktu dekat.

Apa fokus utama Menkeu baru ke depan?

Fokus utama tentu menjaga kesehatan fiskal dan meyakinkan tersedianya dana dalam bentuk penerimaan negara yang memadai dan optimal. Selain itu, mengupayakan penyaluran dana ke kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah secara tepat sasaran dan berkualitas.

Kemudian, reformasi birokrasi. Itu juga harus dilakukan secara berkesinambungan, karena sudah dimulai pada 2007. Adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Kemenkeu bisa terus melakukan reformasi birokrasi. (eh)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
bonibrackhot
09/04/2013
su ada KPK, kropsi makin jadi (obatnya sala kah dosisnya?) ....
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com