WAWANCARA
ANALISIS
"Harga BBM Bersubsidi Harus Naik"
Inflasi diperkirakan bakal naik dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen.
Minggu, 26 Mei 2013
Oleh : Arinto Tri Wibowo, R. Jihad Akbar

VIVAnews - Kementerian Keuangan kini telah memiliki pemimpin baru. Tugas berat juga sudah menunggu yakni menyelesaikan bertumpuk pekerjaan rumah guna memastikan pengelolaan anggaran pemerintah dapat berjalan baik.

Adalah Dr. Muhammad Chatib Basri, ekonom yang memiliki segudang pengalaman internasional, yang akhirnya dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Agus Martowardojo yang mendapat amanat baru menjadi gubernur Bank Indonesia.

Chatib dilantik oleh Presiden SBY pada Selasa, 21 Mei lalu. Tidak berlama-lama, pada hari yang sama, Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa langsung menyerahterimakan jabatan itu kepadanya.

Bahkan, setelah seluruh wewenang sebagai Menkeu resmi disandangnya, Chatib pada sore hingga malam hari menggelar rapat pimpinan dengan seluruh petinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Keesokan harinya, Rabu, Chatib menggelar rapat pertamanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Agenda utamanya adalah pembahasan RAPBN-P 2013, yang fokus utamanya adalah membahas kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dilakukan pemerintah pada Juni mendatang.

Kepada VIVAnews dan beberapa jurnalis lainnya di Kementerian Keuangan, Jumat 24 Mei 2013, Chatib menceritakan target dan fokus utamanya dalam menjalankan tugasnya saat ini. Berikut ini petikan wawancaranya:

Setelah dilantik sebagai Menkeu, apa agenda pertama Anda?

Saya sudah mulai membahas perubahan anggaran (RAPBN-P 2013) di DPR, karena dinilai sudah mendesak. Itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan kesiapan dana kompensasinya. Saya berharap pembahasan tersebut akan berjalan lancar. DPR juga telah memahami seberapa mendesaknya pembahasan itu dalam upaya menjaga kesehatan fiskal pemerintah.

Target Anda untuk pembahasan RAPBN-P tersebut?

Mudah-mudahan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kebijakan pemerintah bisa segera diambil. Ini untuk memberikan kepastian pada ekonomi makro Indonesia.

Dalam perubahan anggaran tersebut, masyarakat tidak ada yang dirugikan. Bahkan, pemerintah menambahkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Yang paling penting, akan ada anggaran yang lebih adil, karena
alokasinya digunakan untuk masyarakat miskin.

Selain pembahasan RAPBN-P, agenda apa yang mendesak untuk diselesaikan?

Pertama kali yang harus dilakukan memang penyelesaian RAPBN-P. Saya fokus itu dulu. Memang ada beberapa isu yang pernah saya sampaikan, seperti insentif fiskal. Tapi, itu waktunya untuk jangka menengah dan panjang. Artinya, dalam bulan ini kami harus menyelesaikan RAPBN-P, karena itu mendesak dan harus diselesaikan segera. Ini akan berkaitan dengan posisi fiskal yang baru.

Waktu sekitar 1,5 tahun untuk menjabat Menkeu sangat pendek, apa langkah konkret Anda?

Dalam waktu 1,5 tahun saya tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan. Jadi, lebih baik saya selesaikan persoalan-persoalan yang saya istilahkan quick win. Saya juga belum berani bicara angka. Tapi, dalam tiga hari ini, di sela kedatangan saya ke parlemen, saya tetap berusaha bicara satu per satu dengan Dirjen-dirjen di Kementerian Keuangan mengenai happening issues yang ada.

Instruksi atau arahan apa yang Anda berikan?

Salah satunya soal disbursement (penyerapan anggaran) supaya dipercepat. Saya ingin, sebagai pengelola anggaran, tentu kami harus berhati-hati. Arahnya tetap good governance, tata kelola pemerintahan yang benar.

Tetapi, bukan berarti kalau tata kelola pemerintahan sudah benar, kami jadi stopper. Kami bisa menjadi helper, bukan dengan cara mempermudah, tapi membuat prosesnya dimengerti semua pihak. Kalau Anda mengerti, kan tahu yang mesti dilengkapi. Jadi, informasi seperti itu akan sangat membantu kementerian dan lembaga yang lain dalam mencairkan anggarannya.

Bisa Anda jelaskan?

Misalnya begini, hal yang sederhana, saat Anda mau booking tiket pesawat secara online. Pertanyaan yang Anda ajukan tidak perlu banyak karena mekanismenya sangat simpel. Ini hanya untuk analogi saja.

Dalam pengajuan anggaran memang lebih complicated. Tapi, kalau prosedurnya jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang lain, proses itu menjadi lebih mudah. Kadang-kadang, yang terjadi kan anggaran dimasukkan, terus dibalikin lagi. Itu yang membuat prosesnya jadi lama.

Artinya, hambatan penyerapan anggaran itu akan dihilangkan?

Kalau dibilang tidak ada hambatan, saya tidak berani jamin. Paling tidak kami berusaha untuk meminimalisasi itu. Jadi, prosesnya itu bisa disederhanakan. Tapi, bedakan antara upaya men-simplify dengan bilang, "Kalau begini tidak cukup, ya sudahlah". Bukan begitu prosedurnya, SOP (Standard Operating Procedure) harus tetap jalan. Kalau SOP-nya jelas, itu akan lebih mudah.

Ditjen Pajak kembali jadi sorotan, terutama terkait penangkapan pegawai yang diduga terlibat suap. Penerimaan pajak juga turun. Tanggapan Anda?

Kalau yang detail begitu saya harus lihat dulu. Ada banyak skala prioritas di pajak. Salah satunya soal pegawai yang tertangkap kemarin itu. Kemudian, yang kedua, kami mesti lihat beberapa bulan terakhir, penerimaan pajak lebih rendah dari yang diperkirakan. Harus ada langkah khusus. Jadi, ya dua langkah itu. Prioritas lain, sifatnya jangka menengah panjang.

Tanggapan Anda soal rencana pengenaan cukai soda dan emisi karbon kendaraan?

Saya selesaikan RAPBN-P dulu deh. Ya, soal itu kan tidak perlu hari ini juga dikerjakan.

Bicara RAPBN-P, jika disahkan, apakah kenaikan harga BBM bersubsidi langsung berlaku?

Itu yang nanti akan kami bicarakan. Tujuan utama menaikkan harga BBM itu bukan semata-mata soal makro. Sumber uangnya itu bisa dari mana saja. Tapi, yang paling penting adalah ada struktur subsidi yang adil.

Kenapa harus sampai Rp300 triliunan untuk mensubsidi kelas menengah atas. Sedangkan yang miskin, menengah ke bawah, tidak banyak program untuk kesejahteraannya. Itu filosofi dasarnya, ketidakadilan anggaran.

Nah, ini kami mau perbaiki sekarang. Implikasinya dari situ adalah harga BBM bersubsidi harus naik. Itu sebetulnya implikasi dari usaha pemerintah untuk lebih pro poor. Harga BBM bersubsidi harus naik. Memang, kalau harga BBM naik, ada inflasi yang harus terjadi. Perkiraan pemerintah, dari 4,9 persen di asumsi APBN 2013 bisa naik menjadi 7,2 persen.

Bagaimana mekanisme pemberian kompensasi kenaikan harga BBM itu?

Begini. Kalau harga-harga naik, penduduk miskin akan terpukul. Orang selalu bilang kasih dong lapangan kerja. Kan, kalau harga naik hari ini, Anda belum sempat kerja, harga sudah telanjur naik.

Padahal, proyek lapangan kerja belum ada. Jadi, untuk sementara, hidupnya harus ditolong dulu. Tidak bisa orang kurang makan, disuruh kerja, bisa meninggal dia, kasih makan dulu.

Ada juga yang bilang kasih kailnya, bukan ikan. Tapi, itu kan kalau sudah jangka panjang. Untuk sementara, kailnya belum bisa dapat ikan, Anda kasih ikannya dulu. Itu yang dimaksud dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

Artinya, kompensasi memang harus ada?

Ini adalah bagian yang terpadu. Kalau Anda naikkan harga BBM bersubsidi, dengan sendirinya kompensasi harus ada. Nah, kompensasinya ini yang dalam proses persetujuan parlemen. Kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi di tangan pemerintah, karena ini tidak terikat dengan parlemen. Justru karena pemerintah memikirkan dampak sosialnya ke masyarakat, maka kami ke parlemen.

Saya berharap, sikap untuk menolong yang miskin ini bisa ada pada semua pihak. Karena, implikasinya kita tahu, kalau harga BBM dinaikkan, yang miskin akan terpukul. Warga miskin itu tidak bisa tiba-tiba disuruh kerja.

Setelah beberapa bulan, setelah mereka bisa tercukupi, baru proyek-proyek lapangan kerja ini jalan. Tidak mungkin BLSM seumur hidup. Itu nantinya masuk yang namanya infrastruktur dasar, air bersih, proyek padat karya, Program Keluarga Harapan, dan raskin.

Dengan begitu, kami melihat bahwa ini bagian tidak terpisahkan. Bisa saja harga BBM bersubsidi dinaikkan tanpa kompensasi. Tapi, itu namanya tidak berpihak pada penduduk miskin.

Bagaimana rincian program kompensasi kenaikan harga BBM itu?

Untuk Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (P4S) sebesar Rp13,5 triliun, yang meliputi penambahan penyaluran raskin sebesar Rp3 triliun, Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun, dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp700 miliar.

Selain itu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Sementara sebesar Rp11,6 triliun. Sedangkan untuk menjaga defisit anggaran sebesar 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pemerintah juga akan melakukan pemotongan anggaran yang besarannya akan ditentukan di komisi masing-masing sesuai kebutuhan.

Dalam RAPBN-P itu, berapa besaran kenaikan harga BBM bersubsidi?

Kami sampaikan kenaikan sebesar Rp2.000 per liter untuk premium dan solar Rp1.000 per liter. Itu salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan pemberian subsidi BBM yang saat ini dinilai sudah tidak tepat sasaran.

Dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, perlu kerja sama dengan Bank Indonesia. Langkah apa yang akan Anda lakukan?

Secara institusi, tradisi koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu sudah berjalan, dibangun dengan rapat bulanan. Saya tahu ini sewaktu di sini dulu, tahun 2010. Sudah established waktu zaman itu.

Kemudian, waktu zaman Pak Agus Martowardojo jadi menteri keuangan, dengan Pak Darmin (Darmin Nasution, mantan gubernur BI) juga dilakukan. Bahkan, ketika di BKPM, beberapa kali saya juga ikut rapat. Jadi, secara institusi, itu nggak soal dan biasa dilakukan.

Secara personal, Anda mengenal baik Gubernur BI yang baru, Agus Martowardojo?

Saya sudah kenal Pak Agus lama sekali, jauh sebelum Beliau menjadi menteri keuangan. Ketika Beliau di Bank Mandiri, di Kemenkeu, kemudian di BI. Jadi, jauh lebih cair lah. Artinya, komunikasi bisa lewat formal atau informal. Pikiran kami, more or less, senada mengenai makro ekonomi.

Apalagi, Pak Agus sebelumnya kan menteri keuangan. Jadi, tahu persis, misalnya soal langkah-langkah dalam kaitannya untuk menyelamatkan APBN, kenaikan harga BBM harus dilakukan, dan segala macamnya.

Kalau Beliau sebagai gubernur bank sentral mengerti soal posisi fiskal, tentu juga bisa membuat antisipasi moneternya, juga konsisten dengan kami. Saya tidak melihat bahwa Pak Agus perlu belajar terlalu banyak di sana. Karena, praktis dalam koordinasi kebijakan makro, itu akan berjalan.

Jadi, Anda menyambut positif pengangkatan Agus Martowardojo sebagai gubernur BI?

Saya menyambut baik. Pak Agus kalau bekerja luar biasa, agak terlalu luar biasa sebetulnya. Sampai pagi. Saya senang sekali Pak Agus jadi gubernur BI dan kami bisa koordinasi. Kami juga sempat bisik-bisik, nanti rapatnya bisa di BI, bisa di sini (Kementerian Keuangan). Tapi, setiap bulan harus ada.

Soal pengganti Anda sebagai Kepala BKPM?

Saya belum tahu siapa.

 

TERKAIT
TERPOPULER